[OPINI] Dampak PT. Arun LNG Sebagai Terminal Gas

SuAK memberi apresiasi terhadap kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Aceh. Ada dua point penting yang patut kita apresiasikan, yaitu :

Pertama; kunjungan rombongan ke PT Arun Lhokseumawe (18/7) bertujuan mengalihan fungsi Arun menjadi terminal gas. Jika kilang Arun difungsikan untuk menyimpan gas, bisa menghemat uang negara capai 185 miliar rupiah per bulan. Perekonomian Aceh khususnya Lhokseumawe akan berkembang pesat jika tangki gas Arun difungsikan.

Kedua, teguran Ketua Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana terhadap Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf menjadi instropeksi kepada kepemimpinan baru Aceh yang sedang “galau”. Bukan teguran untuk melecehkan atau mempermalukan tapi penyegaran dan pembelajaran.

Rencana menjadikan PT. Arun LNG menjadi Terminal gas merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan publik terhadap nasib asset PT. Arun pasca berakhirnya eksploitasi gas alam. Karena banyak pihak di Aceh mengkhawatirkan, asset pabrik gas Arun hanya akan menjadi besi tua.

Jika fasilitas kilang LNG Arun tidak terpakai setelah masa beroperasinya berakhir pada 2014 maka sangat berpotensi menjadi besi tua. Dulu LNG Bontang pernah disuplai gas dari LNG Arun. Nah, sekarang sudah sepantasnya ketika gas Arun sudah habis, sebaliknya LNG Arun dipasok LNG dari lokasi lain di Indonesia.

Reaktifasi Arun LNG Plant menjadi terminal regasifikasi merupakan suatu pendayagunaan aset Negara. Memakai aset kilang LNG PT Arun sebagai terminal gas sangat menguntungkan negara Rp. 6,3 Triliun daripada membangun terminal gas di lepas pantai Belawan Sumatera Utara. 

Keberadaan Terminal Gas Arun tidak hanya menghidupkan PT PIM, PT AAF dan PT KKA, tapi juga membangkitkan listrik untuk Aceh dan Sumatera Utara.

Pemerintah Aceh harus terus mendorong terwujudnya asset PT. Arun Lhokseumawe dijadikan sebagai Terminal Gas, pasca berakhirnya eksploitasi dan produksi LNG yang diperkirakan tahun 2014 mendatang. Fasilitas pabrik LNG Arun telah memiliki infrastruktur lengkap seperti storage tank, dermaga serta fasilitas lainnya, sehingga memenuhi syarat untuk digunakan sebagai receiving terminal.

Aceh telah berkontribusi LNG, Condensate, LPG dan lain-lain selama 30 tahun lebih bagi pembangunan Indonesia. Puncak produksi LNG mencapai 220 kapal per tahun, di ekspor ke Jepang dan Korea dan dijual dengan harga US$ 2,5 juta per kapal. Maka sudah berapa sumbangan pembangunan rakyat Aceh untuk Negara selama 30 tahun lebih dari hasil LNG. Sementara yang dikembalikan pada rakyat Aceh ketika Orde Baru hanya senilai zakat pembangunan.

SuAK meminta Komisi VII DPR RI segera merevisi UU 22/2001, terutama Pasal 22 yang menegaskan badan usaha menyerahkan maksimal 25 persen hasil produksi migas untuk kebutuhan dalam negeri. 

Pasal ini dijadikan landasan hukum selama ini hingga pasokan gas ke sejumlah konsumen, terutama pabrik pupuk menjadi tidak mencukupi. Pemerintah pusat harus menghidupkan kembali ASEAN Aceh Fertilizer (AAF), Pupuk Iskandar Muda (PIM) II, dan Kertas Kraft Aceh. Sebab, itu aset bangsa yang merupakan pabrik besar di Asia Tenggara.

SuAK menilai, politisi tidak perlu meradang mencari sensasi, teguran Sutan Bhatoegana terhadap Muzakir Manaf bukan masalah, yang menjadi masalah jika perekenomian Aceh mandeg, mengingat tingkat kemiskinan di provinsi Aceh sudah amat memprihatinkan. Berdasarkan data BPS bahwa tingkat kemiskinan di Aceh 19,48 persen, menempati peringkat ke tujuh di Indonesia dan nomor satu di Sumatera.

Penulis: Teuku Neta Firdaus | Koordinator Badan Pekerja Solidaritas untuk Anti Korupsi Atjeh (SuAK)

Source: TheGlobeJournal.com